Soal PPPK 2021 SKB PGSD PPKn Pedagogik Tahun 2021. Berikut ini adalah beragam soal dan pembahasannya. Soal yang disusun mengacu pada kisi-kisi Tes Ujian PPPK 2020 Untuk Guru Mata Pelajaran PPKn SD atau Tes Ujian Guru PGSD PPKn. Soal SKB Pedagogik PGSD PPKn Tahun 2021 dan soal pedagogik p3k pdf soal pedagogik pdf download soal pedagogik p3k soal pedagogik PGSD PPKn p3k 2021 kumpulan soal p3k dan jawabannya download kumpulan soal p3k dan jawabannya download soal p3k guru ppkn terbaru soal p3k 2021
Contoh Soal Tes CPNS 2021 (Calon Pegawai Negeri Sipil) Uji Pengetahuan (UP) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) yang digunakan untuk mengukur hasil evaluasi para peserta tes. Unduh Soal Pedagogik PGSD PPKn 2021 SKB Profesional Tahun 2021
Lihat Juga:
Soal PPPK Pedagogik PGSD PPKn Tahun 2021 Tipe A
Soal dan Pembahasan Kompetensi Pedagogik PGSD PPKn
Soal 1
Di sebuah Sekolah Dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Tujuh peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada enam peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. Tujuh peserta didik yang menonjol bagus kadang justru menggangu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah ….
A. model pembelajaran
B. pemahaman
C. jumlah peserta didik
D. kesulitan belajar.
E. kemampuan belajar
Kunci Jawaban: B
Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan olej guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran
Soal 2
Dalam pembelajaran PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis “konteks”, yang memiliki makna bahwa ....
A. adanya konsistensi antara kompeteni dasar, indkator, dan materi
B. pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian
C. proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
D. kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP
E. adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran
Kunci Jawaban: B
Dalam pembelajaran PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsipprinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis “konteks”, artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian.
Soal 3
Seorang guru PPKn SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran, dikenal dengan ….
A. evaluasi akhir semester
B. evaluasi proses dan hasil
C. evaluasi dalam proses
D. authentic assessment
E. evaluasi hasil belajar
Kunci Jawaban: D
Seorang guru PPKn SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu, Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal dengan authentic assessment.
Soal 4
Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKn memulai pembelajaran dengan menyampikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah selesai tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran ....
A. kontekstual
B. direct
C. berbasis masalah
D. kooperatif
E. berbasis project
Kunci Jawaban: D
Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKn mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan (civic skills).
Soal dan Pembahasan Kompetensi Profesional PGSD PPKn
Soal 1
Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah ....
A. segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila
B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari
C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa
D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia
E. Ciri khas bangsa Indonesia
Kunci Jawaban: A
Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi (Pancasila) dalam konteks dasar (yang bersifat mendasari) serta lingkup wadah (negara) BUKAN dikaitkan dengan bangsa atau manusianya (sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari hari manusianya). Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dimana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya, maka pasal 7 undang-undang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. UUD NRI Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/Perpu
d. Peraturan Pemerintah (PP);
e. Peraturan Presiden (Perpres);
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Soal 2
Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar?
A. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama.
B. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama.
C. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib ber-Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya.
D. Sila I memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.
E. Sila I Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya.
Kunci Jawaban: D
Jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada (1) pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal dan (2) rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan (3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warganegara (1) mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, (2) bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, (3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.
Soal 3
Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham rechtsstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil ?
A. Paham rechtsstaat menekankan substansi material
B. Paham rechtsstaat menekankan bentuk aturan hukum
C. Paham rechtsstaat menekankan proses persidangan.
D. Paham rechtsstaat menekankan hukum acara persidangan
E. Paham rechtsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan
Kunci jawaban: A
Hal yang perlu dicermati adalah (1) paham rechtsstaat lebih menekankan materi hokum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. (2) paham rechtsstaat mengikuti pola tradisi Eropa Kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham rechtsstaat dikembangkan di Eropa Kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil (negara hukum material) bukannya bentuk aturan yang ketat, sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis (hukum tertulis).
Berdasarkan ketentuan Amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat); kedua: bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti.
👉 Soal Berikutnya....