Kesehatan - Tantangan utama dalam pelaksanaan intervensi pencegahan stunting terintegrasi adalah membangun komitmen dan dukungan yang bekelanjutan dari pimpinan tertinggi dalam memprioritaskan pembangunan gizi di Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah memastikan intervensi pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dengan pendekatan multisektor sampai ke tingkat daerah.
Oleh karena itu, advokasi dan koordinasi harus terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan persepsi terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting.
Upaya pencegahan stunting juga harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis hasil, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan perilaku. Selain itu, pelaksanaan upaya percepatan pencegahan stunting juga perlu didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan berkesinambungan. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengembangkan kerangka rencana monitoring dan evaluasi untuk intervensi pencegahan stunting terintegrasi.
Pengembangan sistem monitoring terpadu dan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk memantau perkembangan pencapaian pelaksanaan intervensi dan tantangan yang mungkin terjadi agar dapat ditangani dalam waktu cepat. Upaya pencegahan stunting merupakan prioritas nasional pemerintah Indonesia. Program prioritas dalam pencegahan stunting meliputi percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta peningkatan tata kelola layanan dasar.
Pencegahan stunting juga merupakan upaya untuk dapat memanfaatkan bonus demografi berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2035. Saat ini masih banyak ditemukan anak balita Indonesia yang mengalami stunting maka lima belas tahun kedepan, bangsa Indonesia akan memiliki SDM yang tidak produktif dan bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Investasi pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini untuk memastikan SDM Indonesia di masa yang akan datang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.
Oleh karena itu, advokasi dan koordinasi harus terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan persepsi terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting.
Upaya pencegahan stunting juga harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis hasil, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan perilaku. Selain itu, pelaksanaan upaya percepatan pencegahan stunting juga perlu didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan berkesinambungan. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengembangkan kerangka rencana monitoring dan evaluasi untuk intervensi pencegahan stunting terintegrasi.
Pengembangan sistem monitoring terpadu dan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk memantau perkembangan pencapaian pelaksanaan intervensi dan tantangan yang mungkin terjadi agar dapat ditangani dalam waktu cepat. Upaya pencegahan stunting merupakan prioritas nasional pemerintah Indonesia. Program prioritas dalam pencegahan stunting meliputi percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta peningkatan tata kelola layanan dasar.
Pencegahan stunting juga merupakan upaya untuk dapat memanfaatkan bonus demografi berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2035. Saat ini masih banyak ditemukan anak balita Indonesia yang mengalami stunting maka lima belas tahun kedepan, bangsa Indonesia akan memiliki SDM yang tidak produktif dan bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Investasi pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini untuk memastikan SDM Indonesia di masa yang akan datang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.