Kesehatan - Upaya peningkatan efektivitas dari berbagai inisiatif dan program/kegiatan yang sudah ada melalui dukungan dari kepemimpinan nasional, penetapan prioritas, dan harmonisasi program ini membutukan koordinasi dan dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi, serta kemitraan lintas sektoral untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi masyarakat yang diharapkan dengan fokus perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Investasi gizi di Indonesia diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mengedepankan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat.
Pembuat kebijakan dan pelaksana program lintas sektor memiliki kekuatan untuk memperbaiki masa depan melalui pengembangan intervensi gizi sensitif yang berdampak pada optimalisasi gizi individu dan negara. Mulai berinvestasi sesegera mungkin dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik, memutus lingkaran kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Kuncinya adalah bersinergi untuk memutus siklus masalah gizi demi perbaikan generasi masa mendatang. Mengingat peluang yang sangat luas untuk upaya perbaikan SDM dengan dampak trans-generasi, saat ini Indonesia semakin memperkuat koordinasi dari berbagai sisi.
Pada tahun 2016 telah dilakukan identifikasi terhadap 56 program terkait gizi termasuk 14 macam program baru, dan 43 dari 46 program terkait gizi yang telah teridentifikasi pada tahun 2015 di Indonesia. Program-program tersebut berasal dari 13 kementerian/lembaga yang telah mengalokasikan 5,29 per kapita di tahun 2015 (estimasi dalam dollar, dengan pembobotan).
Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, Indonesia masih membutuhkan investasi untuk perbaikan gizi yang lebih besar terutama pada intervensi spesifik. Komitmen terhadap perbaikan gizi juga masih perlu ditingkatkan dalam bentuk alokasi dana di berbagai sektor. Untuk mendapatkan dampak yang lebih signifikan, perlu lebih diperjelas penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari alokasi yang dianggarkan. Analisis biaya dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari advokasi perencanaan multi sektoral sampai penganggaran dan pembiayaan terkait gizi.
Investasi gizi di Indonesia diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mengedepankan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat.
Pembuat kebijakan dan pelaksana program lintas sektor memiliki kekuatan untuk memperbaiki masa depan melalui pengembangan intervensi gizi sensitif yang berdampak pada optimalisasi gizi individu dan negara. Mulai berinvestasi sesegera mungkin dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik, memutus lingkaran kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Kuncinya adalah bersinergi untuk memutus siklus masalah gizi demi perbaikan generasi masa mendatang. Mengingat peluang yang sangat luas untuk upaya perbaikan SDM dengan dampak trans-generasi, saat ini Indonesia semakin memperkuat koordinasi dari berbagai sisi.
Pada tahun 2016 telah dilakukan identifikasi terhadap 56 program terkait gizi termasuk 14 macam program baru, dan 43 dari 46 program terkait gizi yang telah teridentifikasi pada tahun 2015 di Indonesia. Program-program tersebut berasal dari 13 kementerian/lembaga yang telah mengalokasikan 5,29 per kapita di tahun 2015 (estimasi dalam dollar, dengan pembobotan).
Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, Indonesia masih membutuhkan investasi untuk perbaikan gizi yang lebih besar terutama pada intervensi spesifik. Komitmen terhadap perbaikan gizi juga masih perlu ditingkatkan dalam bentuk alokasi dana di berbagai sektor. Untuk mendapatkan dampak yang lebih signifikan, perlu lebih diperjelas penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari alokasi yang dianggarkan. Analisis biaya dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari advokasi perencanaan multi sektoral sampai penganggaran dan pembiayaan terkait gizi.